P.Kewenegaraan (Politik Dan Strategi Nasional)

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu

Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri

sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan.

Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti

yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti

politik disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan

Politik dalam arti kepentingan umum (politics)

Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha

untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan

negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik

(Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip,

keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk

mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita

kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita

gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan

Dalam arti kebijaksanaan (Policy)

Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan

tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya

suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita

kehendaki. Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah

adanya :

- proses pertimbangan

- menjamin terlaksananya suatu usaha

- pencapaian cita-cita/keinginan

Negara

Adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang

memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.

Dapat dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat dan

organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah

yang berdaulat

Kekuasaan

Adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk

mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai

dengan keinginannya. Yang perlu diperhatikan dalam

kekuasaan adalah bagaimana cara memperoleh kekuasaan,

bagaimana cara mempertahankan kekuasaan dan

bagaimana kekuasaan itu dijalankan.

Pengambilan keputusan

Politik adalah pengambilan keputusan melaui sarana

umum, keputusan yang diambil menyangkut sektor publik

dari suatu negara. Yang perlu diperhatikan dalam

pengambilan keputusan politik adalah siapa pengambil

keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat.

Kebijakan umum

Adalah suatu kumpulan keputusan yang diambill oleh

seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan

cara mencapai tujuan itu.

Distribusi

Adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values)

dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan

penting, nilai harus dibagi secara adil. Politik membicarakan

bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara

mengikat

Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang

artinya the art of the general atau seni seorang panglima yang

biasanya digunakan dalam peperangan.

Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah

pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk

memenangkan peperangan, sedangkan perang adalah

kelanjutan dari politik

Dalam abad modern dan globalisasi, penggunaan kata

strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang

panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara

luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun olah raga. Dalam

pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan

kemenangan atau pencaipan suatu tujuan.

Politik Nasional

Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan

pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan

tujuan nasional.

Strategi Nasional

Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik

nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan

oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk

melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek,

jangka menengah dan jangka panjang.

Dasar Pemikiran Penyususan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu

memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem

manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD

1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan

pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai

kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional,

karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional

dan konsep strategi bangsa Indonesia.

Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama

ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945.

Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang mengatakan

bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur

dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik, lembagalembaga

tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA.

Sedangkan badan-badan yang berada didalam masyarakat

disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup pranata

politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik,

organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok

kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure

group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat

bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah kini memasuki tahapan

baru setelah direvisinya UU No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah atau lazim disebut UU Otonomi Daerah

(Otda). Perubahan yang dilakukan di UU No. 32 Tahun 2004

bisa dikatakan sangat mendasar dalam pelaksanaan

pemerintahan daerah. Secara garis besar, perubahan yang

paling tampak adalah terjadinya pergeseran-pergeseran

kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain. Konsep

otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan

acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat

daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Tujuan

pemberian otonomi tetap seperti yang dirumuskan saat ini yaitu

memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong

prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses

pemerintahan dan pembangunan.

Implementasi Politik dan Strategi Nasional

Implementasi politik dan strategi nasional di bidang

Hukum ada 10 point penting dan saya akan menjelaskan 3 point tersebut

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan

masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan

hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya

negara hukum.

2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan

terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama

dan hukum adat serta memperbaharui perundang–undangan

warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif,

termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya

dengan reformasi melalui program legalisasi.

3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin

kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi

hukum, serta menghargai hak asasi manusia

Implementasi politik strategi nasional di bidang politik

1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada

kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah–

masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional

yang diatur dengan undang–undang.

2. Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan

dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan

tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan

persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat

Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945.

Politik luar negeri

1. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas

aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional,

menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang,

mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa–bangsa,

menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta

meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama

internasional bagi kesejahteraan rakyat.

2. Dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional

yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak

harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.

3. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri

maupun melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang

untuk membangun citra positif Indonesia di dunia

internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan

terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia serta

memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan

nasional.

Komunikasi, informasi, dan media massa

1. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media

massa modern dan media tradisional untuk mempercerdas

kehidupan bangsa memperkukuh persatuan dan kesatuan,

membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan

keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi

dan komunikasi.

2. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang

melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan

komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam

menghadapi tantangan global.

3. Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan

peningkatan kualitas dan kesejahteran insan pers agar

profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika pers,

supremasi hukum, serta hak asasi manusia.

Sumber : Materi kuliah kewenegaraan.